Catatanharian.id – Polres Metro Depok melakukan pengamanan pengukuran batas wilayah, dilakukan BPN Kota Depok di Kampung Baru, Harjamukti, Depok. Pengukuran dilakukan pasca konflik pembakaran mobil operasional polisi yang dilakukan tersangka TS bersama kelompoknya, beberapa waktu lalu.
Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso, mengatakan, anggota kepolisian melakukan pengamanan penataan batas atas sebuah SHGB di Kelurahan Harjamukti. Hal itu menindaklanjuti laporan adanya dugaan tindak pidana penyerobotan lahan.
“Kami bersama rekan-rekan Perintis Presisi, didukung oleh Patra dari Brimob, kami dilengkapi dengan senjata api,” ujar Bambang saat ditemui di lokasi Kampung Baru, Harjamukti, Kamis (10/7/2025).
Bambang menuturkan, berdasarkan petunjuk dari Kapolres Metro Depok, amunisi yang dibawa merupakan amunisi hampa dan karet. Anggota Polres Metro Depok tidak diperkenankan membawa amunisi tajam.
“Tadi sebelum pelaksanaan apel, sudah dicek satu per satu oleh Propam Polres Metro Depok, semuanya clear, aman,” tutur Bambang.
Pengukuran batas lahan dengan dijaga anggota kepolisian bersenjata, sebagai antisipasi pengamanan. Beberapa waktu lalu di lokasi yang sama, penyidik Polres Metro Depok melakukan penangkapan tersangka, mendapatkan perlawanan.
“Tiga unit kendaraan operasional kami dirusak, ada juga yang dibakar, serta personel kami ada yang sampai dirawat inap karena mendapat perlawanan fisik disini,” ucap Bambang.
Permasalahan lahan di Kampung Baru yang dilaporkan sudah terjadi sejak 2021, dan permasalahan terus ditangani hingga saat ini. Mengingat, beberapa waktu lalu penanganan kondisi di Kampung Baru untuk keamanan belum dapat dikendalikan.
“Saat ini, situasi kami kelola terlebih dahulu, sehingga kegiatan hari ini dapat dilaksanakan dengan kondusif,” terang Bambang.
Sementara, petugas ukur BPN Kota Depok, Bilson Manurung, menuturkan, BPN Kota Depok melaksanakan pengukuran berdasarkan adanya pengaduan. Keberadaan petugas kepolisian berdasarkan permintaan dari Polri untuk pengamanan petugas BPN melakukan pengukuran.
“Tapi karena sudah ada sengketa dan konflik, tentu kita dibantu oleh dari Polri untuk jaga keamanan lah dan juga Polri yang meminta mengukur,” tutur Bilson.
Penjagaan ketat petugas kepolisian sebagai bentuk antisipasi pengamanan di lokasi lahan pengukuran. Mengingat lokasi tersebut sempat terjadi konflik pembakaran mobil operasional Polres Metro Depok.
“Jadi takutnya ada apa-apa di lapangan, kita sebagai petugas ukur ya kita di backup oleh Polri dan memang Polri juga yang meminta juga,” kata Bilson.
BPN Kota Depok melakukan pengukuran penataan batas pada dua bidang HGB nomor 1090 dan HGB nomor 1943. Selain itu, sertifikat tanah merupakan sertifikat analog pada 1999.
“Jadi mungkin ya pemohon supaya sertifikat diperbaharui lah, sertifikat elektronik, jadi mereka bermohon untuk penataan batas,” ucap Bilson.
Adapun luas lahan pada dua sertifikat yang dilakukan pengukuran sekitar 8.000 meter. Adapun pada dua lahan telah berdiri bangunan baik rumah tinggal maupun pos.
“Dua-duanya (dirikan bangunan). Kalau yang sertifikat 1090 itu yang depan, itu kan cuma tiang listrik. Nah yang sertifikat 1943 sudah ada berdiri bangunan,” pungkas Bilson.
