Pembangunan Gereja Diprotes Warga di Depok

Menu

Mode Gelap
 

News WIB

Pembangunan Gereja Diprotes Warga di Depok


					Salah satu spanduk bertuliskan penolakan warga terhadap pembangunan gereja di Kalibaru, Cilodong, Depok. (Istimewa) Perbesar

Salah satu spanduk bertuliskan penolakan warga terhadap pembangunan gereja di Kalibaru, Cilodong, Depok. (Istimewa)

Catatanharian.id – Rencana pembangunan Gereja HKBP Studio Alam mendapatkan penolakan dari warga Kalibaru, Cilodong, Depok. Penolakan warga disebabkan pihak gereja minim melakukan sosialisasi dan adanya dugaan manipulasi tanda tangan warga.

Ketua LPM Kalibaru, Rudi Ardiansyah, mengatakan, rencana pembangunan gereja sudah lama dilakukan, tetapi tidak ada sosialisasi kepada warga. Begitungan dengan pihak LPM tidak dilibatkan pihak gereja melakukan mediasi kepada warga.

“Secara tidak langsung sekarang perizinan mereka sudah keluar, tanpa adanya persetujuan dari warga, dimana warga masih menolak ke pendirian gereja,” ujar ardiansyah, Sabtu (5/7/2025).

Rudi Ardiansyah menjelaskan, menolak adanya warga Kalibaru disebut sebagai intoleran. Dikarenakan di wilayah Kalibaru terdapat dua gereja.

“Di sini lebih ke adab atau perlakuan pihak gereja kepada warga kami, dari awal belum pernah ada diskusi bersama warga masyarakat, yang saya sayangkan disitu,” jelas Rudi.

DPMTSP Kota Depok telah memberikan perizinan untuk pembangunan gereja. LPM Kalibaru mendesak pihak gereja untuk berkomunikasi kepada warga sekitar.“Tetapi itu tidak ditempuh pihak gereja. Malah mereka menempuh jalur atas, dalam artian jalur atas sampai perizinan turun yang tidak pernah ditandatangani RT dan RW,” terang Rudi.

Minimnya sosialisasi menyebabkan penolakan warga tidak hanya sekali di lokasi tersebut, warga sudah melakukan penolakan beberapa kali.

“Tuntutannya yang pertama warga sudah geram, sudah kesal warga dengan perlakuan pihak gereja. Jadi warga menolak, berbeda dengan gereja belakang, di belakang ada gereja, itu dua tahun baru dibangun, akan tetapi mereka tidak ada penolakan sama sekali,” kata Rudi.

Selain tidak adanya sosialisasi, kekesalan warga memuncak dikarenakan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan warga. Ditemukan adanya tanda tangan warga yang tidak sesuai dengan KTP atau domisili.

“Terus juga ada yang meninggal itu masih tanda tangan, padahal meninggalnya udah lama, tapi dia bisa tanda tangan. Jadi intinya memang manipulasi data disini, tidak konfirmasi dengan RT dan RW,” ungkap Rudi.

Rudi berusaha mencegah warga untuk tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan. Selain itu, Rudi meminta pihak gereja menunda peletakan batu pertama pembangunan sampai adanya komunikasi yang baik kepada warga.

“Mereka tetap memaksakan diri karena merasa sudah memiliki izin, akan tetapi disini kita melihat situasi di bawah yang masih memanas, ya akhirnya terjadilah demo warga seperti ini,” pungkas Rudi.

Artikel ini telah dibaca 41 kali

badge-check

Writer

Baca Lainnya

Siskamling Jadi Pilar Aman dari Warga untuk Warga

11 September 2025 - 05:26 WIB

Pembangunan Kantor Kelurahan Bojongsari Baru Berjalan 25 Persen

9 September 2025 - 11:43 WIB

Ini Pengakuan Tersangka Penganiayaan Security Perumahan

9 September 2025 - 11:31 WIB

Sekitar 500 Mahasiswa UI Gelar Aksi Tuntut 17+8 di DPR RI

9 September 2025 - 11:19 WIB

Camat Bojongsari Pantau Pendistribusian MBG Untuk Siswa

8 September 2025 - 11:34 WIB

BRI Branch Office Lebak Bulus Beri Gift dan Layanan Smart Service

5 September 2025 - 00:58 WIB

Trending di Bisnis